Pers dan Sistem Pemerintahan Orde Baru

Ilustrasi sistem pemerintahan orde baru

Keberadaan pers di manapun tidak akan lepas dari sistem pemerintahan yang dianut oleh seuatu negara. Indonesia sejak menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka mendasarkan sistem pemerintahan pada praktik musyawarah mufakat (demokrasi).

Namun, sistem yang diterapkan ini terkadang keluar dari jalur apa yang seharusnya. Pers di Indonesia mengalami pasang surut, terutama sejak zaman Soekarno hingga berakhirnya kekuasaan Soeharto dalamsistem pemerintahan orde baru. Walaupun menganut sistem demokrasi, nasib pers di Indonesia tidak selalu baik. Pers sering menjadi kambing hitam dari berita yang beredar di masyarakat. Bukan hanya itu, kebebasan pers juga terbelenggu. Ini mengisyaratkan bahwa demokrasi sebagai kendaraan akan bergantung kepada pada siapa yang menjadi sopirnya.

Orde Baru

Soeharto naik sebagai presiden sejak tahun 1967. Banyak pihak yang menyatakan bahwa naiknya Suharto ke tampuk kekuasaan tidak lain karena memanfaatkan surat perintah sebelas maret, yang kemudian diartikan sebagai pemindahan kekuasaan. Rumor mengenai pemindahan kekuasaan ini memang cepat-cepat ditampik oleh Soekarno, presiden pada saat itu. Namun, gelombang protes mahasiswa terhadap pemerintahan orde lama harus memaksa Soekarno untuk turun dari kekuasaannya. Mahasiswa menginginkan era baru yang akhirnya disebut dengan oder baru.

Pemerintahan orde baru, berlangsung lama di Indonesia. Mulai dari tahun 67 sampai dengan tahun 1998, orde baru yang dipimpin oleh Suharto menjadi sistem pemimpin untuk negeri ini. Kesuksesan orde baru di ranah politik tidak lepas dari kemenangan pemilu yang diperoleh terus menerus, tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan tahun 1998. Kemenangan ini tentu saja menjadikan Suharto sebagai presiden yang memimpin Indonesia dengan masa jabatan paling lama. Lebih dari tiga puluh tahun Suharto memimpin negeri ini karena selalu mendapatkan kemenangan pada setiap pemilihan umum. Kemenangan berturut-turut ini tidak lepas dari Golkar, kendaraan yang ia bangun sebagai alat politik.

Pada masa oder baru ini, jumlah partai peserta pemilu, tidaklah sebanyak partai yang mengikuti pemilu di zaman reformasi. Hanya tiga partai yang menjadi konstestan peserta pemilu yaitu PPP, PDI, dan Golkar. Semua partai yang berlandaskan Islam digabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan yang nasionalis serta berlandaskan agama selain Islam tergabung dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Golkar sendiri mengampanyekan bahwa mereka bukan partai melainkan sebuah lembaga yang digunakan oleh orang-orang yang berkarya untuk pemerintah. Orang-orang yang masuk ke dalam Golkar ini kebanyakan adalah petani desa yang dijanjikan akan diangkat taraf ekonomi mereka. Para PNS juga otomatis masuk ke dalam Golkar. Bahkan, pejabat-pejabat pemerintah dengan terang-terangan mengkampanyekan Golkar sebagai partai pilihan mereka dan memaksa bawahannya untuk ikut mencoblos Golkar. Bisa dibilang, bahwa suatu kampung yang Golkar tidak menang, maka kampung tersebut akan mendapat teguran dari lurah ataupun pejabat lain yang ada di atasnya.

Kekuasaan Orde baru tumbang saat mahasiswa dan masyarakat mulai bosan dan kecewa terhadap Soeharto. Diawali dengan krisis ekonomi 1997, mahasiswa mulai mematahkan mitos bahwa militer tidak dapat dikalahkan. Krisis ekonomi membawa kepada krisis keyakinan terhadap pemerintah yang berkuasa. Kerusuhan terjadi di mana-mana dan menyerang orang-orang yang merupakan bagian daripada pemerintahan orde baru.

Pembakaran rumah-rumah dan juga pusat perbelanjaan merupakan peristiwa yang hampir terjadi di semua tempat di Indonesia. Penjarahan terhadap barang-barang dari toko yang dilakukan oleh warga masyarakat semakin membutktikan betapa rendahnya moral masyarakat saat itu. Bahkan, etnis tertentu menjadi sasaran kemarahan dari warga yang menganggap bahwa etnis tersebut adalah penyebab masalah ekonomi yang ada di Indonesia karena etnis tersebutlah yang kebanyakan menguasai perekonomian Indonesia.

Dengan gerakan satu suara 'turunkan Soeharto', akhirnya Sang Jenderal itu dengan berat hati harus menyerahkan kekuasaannya kepada B.J. Habibie. Salah satu kalimat pidato pengunduran diri dari Suharto yang masih penulis ingat sampai sekarang adalah, “ Tidak jadi Presiden, tidak patheken.” Patheken di sini adalah sejenis penyakit yang artinya Suharto mengatakan bahwa tidak menjadi presiden bukanlah masalah besar baginya.

Nasib Pers

Politik orde baru yang dijalankan dengan kekuatan militer telah mengendalikan pers dengan sangat ketat. Bahkan TVRI dan RRI yang semestinya menjadi ruang publik bagi masyarakat malah dimonopoli Soeharto untuk melakukan propaganda. Tentunya propaganda untuk mengalahkan lawan-lawan politiknya. Janji kemerdekaan pers yang disampaikan Soeharto saat pertama kali menjadi presiden hanyalah omong kosong belaka.

Dalam era orde baru, tentu tidak banyak pers yang berani melakukan kritik terhadap pemerintahan Suharto. Jika saja mereka berani macam-macam, nasibnya akan sama seperti majalah Tempo atau Detik yang sempat dibredel sekitar tahun 1994. Hal ini tentu saja membuktikan betapa kuatnya pemerintah untuk mengekang kebebasan pers.

Tentu kondisi ini menjadi sangat dilematis bagi para jurnalis. Mereka berkewajiban untuk menyampaikan kebenaran, namun harus berhadapan dengan ancaman, bahkan kematian. Sedikit saja kritik melayang ke pemerintaha orde baru, tentu akan berujung ke dalam penjara. Sungguh masa-masa yang sulit untuk dunia pers di Indonesia.

Lepas dari sistem politik yang dianut Indonesia masa orde baru, pers tetap menjadi bagian alat masyarakat untuk melakukan kritik terhadap pemerintahan. Rezim militer seperti yang dijalankan Soeharto memang tidak memberikan kesempatan kepada pers untuk berkembang. Soeharto pada dasarnya telah menggali lubang kematiannya sendiri; mahasiswa dan pers. Dua kelompok inilah yang bisa dianggap sebagai patron dari kebangkitan gerakan demokrasi di Indonesia.

Pers di Era Reformasi

Setelah tumbangnya Suharto, era baru pun dimulai yaitu era reformasi. B.J Habibie yang menjadi Presiden menggantikan Suharto kemudian mengadakan pemilu walaupun masa jabatannya belum habis. Pemilu ini diselenggarakan karena tidak adanya kepercayaan anggota dewan terhadap presiden. Gelombang reformasi pun membawa angin perubahan bagi keberadaan pers di Indonesia. Koran dan majalah yang dulu pernah dibredel mulai muncul kembali. Opini dan kritik yang sebelumnya dilarang mulai muncul ke permukaan. Jatuhnya orde baru dan naiknya orde reformasi seperti sebuah pesta politik yang sekian lama diimpikan. Itulah sebabnya banyak pihak yang menyatakan reformasi sudah kehilangan arah dan kebablasan.

Begitu pula dengan pers, kebebasan menjadi sebablasan ini ditandai dengan munculnya program-program debat di televisi. Kritik sudah tidak lagi memiliki kekuatan karena hanya sekadar menjadi tontonan. Di satu sisi masih banyak pihak yang memperjuangkan keberadaan pers sebagai media kritis dalam mengawal jalannya pemerintahan, namun di sisi lain tujuan bisnis pun tidak dapat dihindarkan.

Nasib pers Indonesia pada saat orde baru memang buruk, namun lebih buruk nasib pers zaman sekarang (reformasi). Sibuk dengan perlombaan pengemasan, sibuk untuk menjadi media terdepan, dan sibuk dengan agenda-agenda setting tertentu yang menguntungkan media. Entah nasib pers Indonesia ke depan seperti apa. Yang jelas setiap masa dan setiap tempat pers selalu membawa kewajiban sebagai alat yang memihak kepada kepentingan emansipasi.