Mengenal Sistem Pemerintahan Inggris
Ilustrasi sistem pemerintahan inggris
Sistem pemerintahan Inggris menjadi satu hal yang menarik untuk dipelajari dari negeri kerajaan ini. Kenyataannya, Inggris memang menawarkan hal lain selain dunia hiburan dalam hal ini perfilman dan dunia sepakbola. Hal lain yang juga takkalah untk disimak.
Berbicara tentang Inggris, juga sistem pemerintahan Inggris, yang terlintas di benak kita bisa jadi adalah bagaimana megahnya sistem kerajaan yang memang sudah sejak lama menjadi identitas dari negara Pangeran Charles ini. Dalam hal ini, Anda tidak sepenuhnya salah, Inggris memang negara yang terkenal dengan kerajaannya.
Sistem pemerintahan Inggris atau yang biasa disebut Britania Raya, dijalanakan dengan bentuk Monarki Konstitusional. Monarki dalam artian bahwa kepala negara dipegang oleh seorang raja atau ratu, sedangkan konstitusional berarti pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri berdasarkan pemilihan.
Secara sederhana, Inggris memiliki dua jabatan tertinggi, yaitu kepala negara yang dijabat oleh seorang raja atau ratu, dan kepala pemerintahan yang dijabat oleh seorang perdana menteri. Dua jabatan tertinggi tersebut memegang pengaruh yang kuat dalam menjalankan sistem pemerintahan Inggris.
Inggris sendiri adalah sebuah negara kesatuan atau Unitary State atau lebih dikenal dengan sebutan United Kingdom. Wilayahnya pun dibagi menjadi tiga, yaitu England, Wales, dan Irlandia Utara. Meskipun sistem pemerintahan Inggris memiliki dua jabatan tertinggi, tapi yang lebih berhak atas apa yang terjadi di pemerintahan adalah menteri atau perdana menteri. Sementara ratu tidak. Ratu memiliki perannya sendiri, yaitu sebagai simbol kedaulatan dan persatuan Inggris.
Meskipun tidak memiliki hak politik, tetapi ratu atau raja berhak membubarkan parlemen. Hal ini berkaitan dengan posisi ratu di sistem pemerintahan Inggris sebagai badan eksekutif. Sejak 1 Mei 1707, Inggris memang sudah berbentuk parlementer dengan sistem pemerintahan berbentuk monarki konstitusional.
Untuk badan legislatif dalam sistem pemerintahan Inggris berada di tangan parlemen itu sendiri, atau yang biasa disebut House of Commons dan House of Lords. Pada praktiknya, House of Commons dan House of Lords ini diduduki oleh dua golongan yang berbeda.
House of Commons diduduki oleh mereka yang terpilih dalam pemilu. Mereka akan bertugas selama lima tahun. Jika kinerja tidak baik, parlemen berhak untuk menghentikan kinerja dari House of Commons yang terpilih melalui pemilu.
Sementara itu, House of Lords diduduki oleh para Uskup Agung Gereja, keluarga para bangsawan Inggris, serta mereka yang dianggap berjasa terhadap Negara Inggris ini.
Selain dua jabatan penting, sistem pemerintahan Inggris juga memiliki hal unik lainnya. Negara ini menerapkan sistem dua partai atau two party system. Dua partai ini adalah partai konservatif dan partai buruh. Sama halnya dengan kehidupan berpartai di Indonesia, dua partai di Inggris ini pun saling bersaing untuk menduduki kursi pemerintahan Inggris.
Latar Belakang Sejarah Sistem Pemerintahan Inggris
Membicarakan sistem pemerintahan Inggris, pastinya tidak lepas dari sejarah sistem pemerintahan Inggris itu sendiri. Bahwa pada zaman dahulu, Inggris merupakan gabungan dari dua kerajaan yakni Britania Raya dan Irlandia Utara. Istilah UK –sebutan untuk Inggris– berasal dari United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Mereka merupakan kerajaan-kerajaan yang berada di bawah kekuasaan Gereja Roma.
Sebagai negara tertua, Inggris telah mengalami banyak revolusi politik sehingga kini menempatkan dirinya sebagai negara yang cukup kuat. Perang saudara, perebutan kekuasaan merupakan polemik yang pernah terjadi pada sistem pemerintahan Inggris masa lalu di sepanjang abad 15 hingga abad 17. Dari pergulatan politik itulah sistem keparlemenan muncul, diwakili oleh House of Lords (Dewan Tinggi) dan House of Commons (Dewan Rendah).
Sebelumnya, Inggris merupakan negara yang menjalankan pemerintahan berdasarkan sistem feodal. Sistem pemerintahan Inggris saat itu dipimpin oleh raja. Raja berkuasa mutlak atas seluruh tanah Britania Raya. Namun, sekitar abad 17 terjadi revolusi yang disebut Glorius Revolution. Hampir sebagian kursi yang ada di House of Commons dikuasai oleh capute.
Capute merupakan asal usul istilah capital yang sekarang kita artikan sebagai kelas pengusaha, borjuasi, atau biasa disebut juga sebagai kelas menengah. Dalam revolusi tersebut, kalangan pengusaha berhasil mengurangi kekuasaan raja dalam bidang politik. Implikasi dari revolusi ini adalah keterbukaannya rakyat untuk dapat duduk dalam sistem pemerintahan. Begitu pula ruang publik dapat dimasuki oleh siapa pun dari berbagai golongan. Berawal dari peristiwa tersebut, terbentuklah sistem pemerintahan Inggris seperti sekarang ini.
Dalam sistem politik sekarang, Inggris hanya memiliki dua partai, Partai Konservatif dan Partai Buruh. Kedua partai inilah yang sekarang bertarung memperebutkan kursi di dalam House of Commons dalam sistem pemerintahan Inggris..
Sistem Pemerintahan Inggris dan Bayang-Bayang Gereja
Sistem pemerintahan Inggris juga taklepas dari pengaruh bayang-bayang gereja. Dahulu kala pada zaman feodal Eropa, Inggris merupakan bagian dari kekuasaan Gereja Katolik Roma. Secara sederhana, Raja Inggris diartikan sebagai wakil Paus Gereja di dataran Britania Raya, karena sistem feodal menganggap raja sebagai wakil Tuhan di bumi, maka kekuasaan mereka pada saat itu sangat mutlak. Kekuasaan politik, ekonomi, dan militer semua di tangan raja dan tidak ada yang berani untuk membantah ataupun melawan.
Sebelum datangnya revolusi industri, sebagian besar masyarakat Inggris bermata pencaharian sebagai petani. Mereka adalah petani penyewa. Disebut demikian, karena tanah pertanian dimiliki oleh raja, dan petani hanya memiliki hak menggarap lahan. Sebagian (hasil lebih) pertanian diberikan kepada kerajaan sebagai bentuk upeti. Begitu pula, raja Inggris wajib memberikan upeti kepada Pimpinan Gereja Katolik. Hal ini juga merupakan pengaruh dari sistem pemerintahan Inggris yang masih "mendewakan" raja.
Ketika aktivitas perdagangan mulai marak di dataran Eropa dan uang menjadi alat tukar baru, pertanian sudah tidak dapat diandalkan lagi sebagai penumpuk kekayaan kerajaan dan sebagai penyokong lancarnya sistem pemerintahan Inggris. Selain itu, sistem pertanian feodal pun mengikat Inggris di bawah bayang-bayang Gereja.
Oleh karena itu, untuk melepas bayang-bayang Gereja serta memperoleh harta yang lebih cepat dari perdagangan, Inggris di bawah Raja Henry VIII secara resmi memisahkan diri dari Gereja Roma dan mendirikan gereja sendiri yaitu Gereja Anglikan. Perlahan, sistem pemerintahan Inggris pun ikut berubah.
Konservatif dan Buruh dalam Sistem Pemerintahan Inggris
Dua partai yang sekarang ada di Inggris tidak dapat dipisahkan dari sejarah pembentukan sistem politik di Inggris. Kalangan konservatif adalah mereka yang tetap berpegang teguh kepada keagungan raja dan mempertahankan hak istimewa kerajaan. Sedangkan kalangan buruh sebaliknya. Dalam sistem pemerintahan Inggris, dua parta berbeda ideologi ini harus saling mengalahkan.
Dalam sistem pemerintahan Inggris, Partai Buruh sebagain besar ditopang oleh simpatisan dari kalangan pekerja. Mereka merupakan kelompok yang muncul akibat dari revolusi industri. Buruh atau kalangan kiri menyebutnya proletar merupakan kelas yang tidak memiliki lahan garapan (pertanian).
Semenjak revolusi industri, banyak lahan pertanian yang diubah menjadi pabrik. Oleh karena itu, petani kehilangan pekerjaan dan berubah menjadi proletarius (orang yang tidak memiliki lahan), dan jumlah mereka semakin lama semakin banyak. Hal ini menjadi permasalahan sendiri dalam menjalankan sistem pemerintahan Inggris.
Baik di Inggris maupun di Irlandia, kalangan kiri yang sebagian besar kaum buruh terus menerus menolak keistimewahan kerajaan. Raja merupakan warisan feodal yang zalim, dan oleh karena itu harus dihapuskan. Mereka memperjuangkan bahwa buruh dan kalangan bangsawan pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban yang sana.
Namun usaha ini tentu bukan hal yang mudah, mereka selalu harus berhadapan dengan para pendukung kerajaan yang konservatif. Permasalahan ini pada akhirnya menjadi permasalahan klasik dalam sistem pemerintahan Inggris. Sebuah masalah di tengah sistem monarki konstitusional.
