Kebijakan Publik – Apa, Bagaimana, dan Tahapan Pembuatan Kebijakan

Ilustrasi kebijakan publik

Kebijakan publik sebenarnya menjadi sebuah aturan yang dibuat kepentingan publik atau masyarakat. Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia merupakan negara hukum di mana setiap warga negaranya terikat dengan hukum. Sebagai implikasinya dalam kesejahteraan masyarakat, pemerintah membentuk sebuah kebijakan yang mengatur supaya masyarakat lebih tertib dan teratur, salah satunya dengan kebijakan publik.

Kebijakan publik dibuat untuk kepentingan masyarakat, supaya masyarakat selalu merasa aman dalam menjalankan berbagai aktivitasnya di Indonesia. Seperti contoh, untuk keselamatan di jalan raya, pemerintah membuat kebijakan publik mengenai aturan lalu lintas. Untuk memberikan pelayanan masyarakat dalam bentuk fasilitas umum, pemerintah pun juga membuat kebijakan publik seperti pelayanan di rumah sakit, penggunaan trotoar, penertiban trayek angkutan umum dan sebagainya.

Kebijakan Publik - Apa dan Bagaimana Kebijakan Publik

Kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah bertujuan untuk memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Kebijakan publik tidak saja langsung dikeluarkan sebelum melakukan berbagai peninjauan langsung ke dalam masyarakat. Kebijakan publik juga dibuat untuk mengatur ketertiban, terutama bila terjadi persoalan yang menyangkut pelayanan publik.

Kita sering mendengar kebijakan publik, bahkan siaran berita yang selalu kita dengar dan lihat baik di televisi dan radio, hampir semuanya menyangkut kebijakan publik. Kebijakan publik tidak hanya menyentuh untuk satu bidang saja, tapi kebijakan publik juga dibuat di semua bidang kehidupan bernegara. Sehingga kebijakan publik yang dibuat untuk memberikan kenyamanan dalam pelayanan publik sekaligus sebagai aturan yang harus dipatuhi bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Lalu, apa itu kebijakan publik? Kebijakan publik dapat diartikan sebagai suatu aturan berupa kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh badan pemerintah. Pemerintah berfungsi sebagai pembuat aturan dan kebijakan publik yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat sehingga masyarakat bisa mendapatkan haknya sebagai warga negara. Karena kebijakan publik ini merupakan sebuah aturan yang akan digunakan untuk mengatur sekaligus memberikan perlindungan, untuk membuat sebuah kebijakan publik harus melalui berbagai tahapan.

Kebijakan publik yang nantinya akan diterapkan dalam pelayanan publik di tengah masyarakat, tidak bisa dirumuskan begitu saja. Kebijakan publik yang akan dirumuskan tersebut harus melalui serangkaian tahapan. Hal ini dilakukan mengingat kebijakan publik yang akan diterapkan nantinya mewakili semua unsur dalam pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, kebijakan publik dirumuskan itu bisa diterapkan dalam jangka waktu yang lama, meski harus dilakukan peninjauan lebih jauh untuk setiap kebijakan publik yang telah dirumuskan apakah masih sesuai atau bisa diterapkan atau harus dilakukan perubahan.

Stratifikasi dan Tahap Pembuatan Kebijakan Publik

Ternyata untuk merumuskan sebuah kebijakan publik itu tidaklah mudah. Ada beberapa rangkaian tahapan dan pemikiran dari berbagai aspek yang menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan sebuah kebijakan publik. Segala sesuatu itu memiliki tingkatan atau jenisnya masing-masing, termasuk dengan kebijakan publik. Tidak hanya lembaga pemerintah saja yang memiliki tingkatan, kebijakan publik pun juga memiliki berbagai tingkatan. Hal ini terjadi mengingat dalam kebijakan publik memuat berbagai unsur kebijakan yang diterapkan sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Apa saja tingkatan yang terdapat dalam kebijakan publik? Berdasarkan dari stratifikasinya atau pengelompokkannya, kebijakan publik itu dibagi ke dalam tiga tingkatan utama, yaitu:

• Kebijakan Publik Umum (Strategi)


• Kebijakan Publik Manajerial


• Kebijakan Publik Teknis Operasional

Sementara, dari sudut pandang manajemen atau pengelolaan, kebijakan publik juga memiliki beberapa prosedur kerja dalam serangkaian kegiatan kerja manajerial yang meliputi:

• Pembuatan kebijakan publik


• Pelaksanaan dan pengendalian kebijakan publik


• Melakukan evaluasi kebijakan publik yang diterapkan dalam masyarakat

Nah, kita sudah tahu apa itu kebijakan publik, kita juga sudah tahu apa saja tingkatan kebijakan publik berdasarkan stratifikasinya, sampai prosedur kerja pembuatan atau perumusan kebijakan publik ke dalam serangkaian kerja manajerial. Lalu, bagaimana tahapan yang harus dilakukan untuk membuat atau merumuskan kebijakan publik? Menurut para ahli, ada lima tahapan dalam membuat atau merumuskan sebuah kebijakan publik.

Salah satunya adalah tahapan pembuatan kebijakan publik menurut William Dunn. Apa saja ke lima tahapan dalam proses membuat atau merumuskan kebijakan publik? Berikut pejelasannya:

1. Penyusunan Agenda Kebijakan Publik

Sebelum membuat kebijakan publik, tahap pertama yang harus dilakukan oleh pembuat kebijakan publik adalah melalukan agenda setting. Dengan melakukan agenda seting, pembuat kebijakan publik bisa memberi makna dari setiap permasalahan publik yang terjadi berdasarkan agenda setting yang dilakukan, serta bisa membuat prioritas dalam agenda setting publik yang akan dipertarungkan.

Agenda setting ini dilakukan untuk mengetahui berbagai isu yang sedang dipermasalahkan oleh publik. Bila isu tersebut mendapat prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut memiliki hak untuk mendapatkan alokasi sumber daya publik. Ketika melakukan agenda setting ada hal penting yang tidak boleh dilupakan, yaitu menentukan isu publik yang berkembang dan akan diangkat dalam sebuah agenda pemerintah.

2. Formulasi Kebijakan Publik

Setelah melakukan tahap agenda setting, dan sudah mendapatkan isu atau masalah yang sudah masuk ke dalam agenda kebijakan publik, lalu masalah ini akan dibahas atau didiskusikan oleh para pembuat kebijakan publik. Masalah atau isu yang berkembang dalam masyarakat kemudian didefinisikan atau dijabarkan untuk dicari solusi permasalahannya. Solusi permasalahan tersebut bersumber dari berbagai alternatif kebijakan yang sudah ada.

3. Adopsi atau Legitimasi Kebijakan Publik

Supaya kebijakan publik yang akan dibuat memiliki otoritas penuh jika diterapkan ke tengah masyarakat, dibuatlah sebuah legitimasi kebijakan. Untuk apa legitimasi itu dibuat? Legitmasi dibuat untuk memberi sebuah otoritas pada pemerintah untuk mengatur masyarakat berdasarkan kedaulatan rakyat. Legitimasi kebijakan publik ini dikelola melalui manipulasi berupa simbol tertentu.

4. Implementasi Kebijakan Publik

Seteah melalui tahapan membuat legitimasi kebijakan publik. Tahap selanjutnya adalah melihat implementasi dari kebijakan publik yang telah mendapat legitimasi ini. Implementasi dilakukan semacam uji coba yang diterapkan ke dalam masyarakat, untuk melihat sejauh mana kebijakan publik yang akan dirumuskan tersebut bisa berjalan atau tidak.

5. Penilaian atau Evaluasi Kebijakan Publik

Tahap yang terakhir adalah melakukan evaluasi terhadap kebijakan publik yang akan dirumuskan. Mengapa dilakukan evaluasi? Evaluasi dalam kebijakan publik dilakukan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan estimasi atau penilaian kebijakan publik yang terdiri dari substansi, dampak dan implementasi.

Nah, untuk melakukan proses formulasi kebijakan publik ini bisa dilakukan melalui tujuh tahap. Apa saja itu? Berikut tujuh tahap dalam proses formulasi kebijakan publik:

1. Mengkaji persoalan yang dilakukan untuk menemukan hakekat atau arti penting suatu masalah. Setelah ditemukan hakekat masalahnya lalu dirumuskan dalam hubungan sebab akibat.
2. Menentukan tujuan yang akan dicapai ketika membuat formulasi kebijakan publik.
3. Merumuskan alternatif atau solusi dari pemecahan masalah yang kemungkinan bisa diaplikasikan untuk mencapai tujuan
4. Menyusun model kebijakan publik, berupa gambaran dari permasalahan yang dihadapi dalam hubungan kausal.
5. Menentukan kriteria yang jelas dan konsisten, untuk apa? Untuk memberikan penilaian dari kebijakan publik yang akan ditawarkan. Kriteria yang digunakan dalam menilai kebijakan publik antara lain ekonomi, politik, administrasi, hukum, sampai kepada peran serta masyarakat.
6. Membuat nilai alternatif yang dilakukan dengan cara menggunakan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengetahui sejauhmana tingkat efektivitas dari setiap alternatif yang digunakan.
7. Merumuskan rekomendasi yang disusun berdasarkan hasil penilaian dari alternatif kebijakan publik. Rekomendasi tersebut nantinya diperkirakan bisa mencapai target atau tujuan secara lebih optimal.

Jadi, tidak mudah sebenarnya merumuskan sebuah kebijakan publik untuk memberikan pelayanan sekaligus mengatur masyarakat ini. Dibutuhkan berbagai tahapan dan prosedur yang baik untuk membentuk sebuah kebijakan publik yang nantinya akan diterapkan secara optimal ke tengah masyarakat.